Pemerintah berencana melanjutkan program satu juta rumah pada tahun 2020. Rencananya, pemerintah akan menambah kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 110 ribu unit.
Namun, pihak dunia properti berkata dana FLPP tercatat masih kurang. Isu sedikitnya kuota ini sudah disorot pihak pengembang sejak beberapa waktu lalu. Pemerintah pun diharap menggenjot pembiayaan untuk tahun depan.
"Jadi penyediaan untuk dana FLPP itu yang jumlahnya agak kurang, sehingga dibutuhkan lagi komitmen dari pemerintah tentang penyediaan dana untuk pembiayaan FLPP tahun depan," ujar Eddy Hussy, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Pusat asosiasi Realestat Indonesia (REI) kepada Liputan6.com, Minggu (3/11/2019).
Hal lain yang Eddy catat adalah soal regulasi. Ia berharap ada regulasi yang sifatnya lebih akomodatif bagi konsumen dan pembangun. Sebab, peminat rumah subsidi umumnya adalah masyarakat golongan kecil dan pengembangnya pun bukan dari perusahaan skala besar, sehingga lebih baik regulasinya tidak terlalu menyulitkan.
"Jadi mereka memang ingin kalau lagi butuh rumah itu dalam kondisi yang cepat dan sederhana, sehingga mereka akan lebih gampang untuk bisa mendapatkan," jelas Eddy.
"Bagi pembangun, pembangunan rumah-rumah FLPP ini juga rata-rata itu pengusaha-pengusaha yang berskala kecil atau menengah, jadi bukan pengembang-pengembang besar yang notabene memiliki segala aspek yang cukup lengkap," lanjutnya.
Sementara Sekjen DPP REI Totok Lusida menilai kuota subsidi untuk tahun depan masih di bawah angka yang pengembang mampu realisasikan, yakni di atas 300 ribu rumah. Pihaknya lantas menawarkan solusi dengan mempersingkat tenor KPR agar kuota rumah subsidi skema FLPP bisa bertambah.
"Kita tidak boleh menggantungkan diri kepada angaran pemerintah aja. Jadi saya coba itung-itungan dan sudah disampaikan ke presiden bahwa subsidi itu cukup tujuh tahun," ujar Totok.
Ia menjelaskan bahwa mengubah kebijakan subsidi dari 20 tahun menjadi tujuh tahun bisa meningkatkan anggaran kuota rumah subsidi menjadi tiga kali lipat, sehingga tahun depan subsidi bisa menjadi 300 ribu. Totok pun menyebut sudah membahas isu ini bersama Presiden, Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melaporkan, pembangunan rumah yang terdata dalam Program Satu Juta Rumah hingga 14 Oktober 2019 telah mencapai angka 1.002.317 unit.
"Alhamdulillah per tanggal 14 Oktober 2019 capaian sejuta rumah sudah melewati angka satu juta, yakni mencapai angka 1.002.317 unit," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam sebuah keterangan tertulis, Sabtu (19/10/2019).
Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, capaian Program Satu Juta hingga 14 Oktober terbagi atas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 706.440 unit (70 persen) dan non-MBR sebanyak 295.877 unit (30 persen).
Perolehan ini berasal dari pembangunan yang dibangun oleh Kementerian PUPR 189.614 unit, kementerian/lembaga lain 10.582 unit, pemerintah daerah (pemda) 27.358 unit, pengembang 472.203 unit, Corporate Social Responsibility (CSR) 101 unit, dan masyarakat 6.582 unit.
Total capaian pembangunan rumah untuk MBR sampai saat ini 706.440 unit. Sedangkan pembangunan perumahan untuk non-MBR berasal dari pengembang 292.268 unit dan masyarakat 3.609 unit, sehingga kalkulasi total sebanyak 295.877 unit.
Sejak mulai diinisiasi pada 2015, program satu juta rumah ini hingga 2018 lalu telah menyediakan rumah sebanyak 3.542.318 unit. Dengan catatan tersebut, bila ditambah dengan penyaluran per Oktober 2019, program Satu Juta Rumah telah menyalurkan total hunian sebanyak 4.544.635 unit rumah.
source: liputan6.com
Namun, pihak dunia properti berkata dana FLPP tercatat masih kurang. Isu sedikitnya kuota ini sudah disorot pihak pengembang sejak beberapa waktu lalu. Pemerintah pun diharap menggenjot pembiayaan untuk tahun depan.
"Jadi penyediaan untuk dana FLPP itu yang jumlahnya agak kurang, sehingga dibutuhkan lagi komitmen dari pemerintah tentang penyediaan dana untuk pembiayaan FLPP tahun depan," ujar Eddy Hussy, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Pusat asosiasi Realestat Indonesia (REI) kepada Liputan6.com, Minggu (3/11/2019).
Hal lain yang Eddy catat adalah soal regulasi. Ia berharap ada regulasi yang sifatnya lebih akomodatif bagi konsumen dan pembangun. Sebab, peminat rumah subsidi umumnya adalah masyarakat golongan kecil dan pengembangnya pun bukan dari perusahaan skala besar, sehingga lebih baik regulasinya tidak terlalu menyulitkan.
"Jadi mereka memang ingin kalau lagi butuh rumah itu dalam kondisi yang cepat dan sederhana, sehingga mereka akan lebih gampang untuk bisa mendapatkan," jelas Eddy.
"Bagi pembangun, pembangunan rumah-rumah FLPP ini juga rata-rata itu pengusaha-pengusaha yang berskala kecil atau menengah, jadi bukan pengembang-pengembang besar yang notabene memiliki segala aspek yang cukup lengkap," lanjutnya.
Sementara Sekjen DPP REI Totok Lusida menilai kuota subsidi untuk tahun depan masih di bawah angka yang pengembang mampu realisasikan, yakni di atas 300 ribu rumah. Pihaknya lantas menawarkan solusi dengan mempersingkat tenor KPR agar kuota rumah subsidi skema FLPP bisa bertambah.
"Kita tidak boleh menggantungkan diri kepada angaran pemerintah aja. Jadi saya coba itung-itungan dan sudah disampaikan ke presiden bahwa subsidi itu cukup tujuh tahun," ujar Totok.
Ia menjelaskan bahwa mengubah kebijakan subsidi dari 20 tahun menjadi tujuh tahun bisa meningkatkan anggaran kuota rumah subsidi menjadi tiga kali lipat, sehingga tahun depan subsidi bisa menjadi 300 ribu. Totok pun menyebut sudah membahas isu ini bersama Presiden, Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melaporkan, pembangunan rumah yang terdata dalam Program Satu Juta Rumah hingga 14 Oktober 2019 telah mencapai angka 1.002.317 unit.
"Alhamdulillah per tanggal 14 Oktober 2019 capaian sejuta rumah sudah melewati angka satu juta, yakni mencapai angka 1.002.317 unit," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam sebuah keterangan tertulis, Sabtu (19/10/2019).
Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, capaian Program Satu Juta hingga 14 Oktober terbagi atas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 706.440 unit (70 persen) dan non-MBR sebanyak 295.877 unit (30 persen).
Perolehan ini berasal dari pembangunan yang dibangun oleh Kementerian PUPR 189.614 unit, kementerian/lembaga lain 10.582 unit, pemerintah daerah (pemda) 27.358 unit, pengembang 472.203 unit, Corporate Social Responsibility (CSR) 101 unit, dan masyarakat 6.582 unit.
Total capaian pembangunan rumah untuk MBR sampai saat ini 706.440 unit. Sedangkan pembangunan perumahan untuk non-MBR berasal dari pengembang 292.268 unit dan masyarakat 3.609 unit, sehingga kalkulasi total sebanyak 295.877 unit.
Sejak mulai diinisiasi pada 2015, program satu juta rumah ini hingga 2018 lalu telah menyediakan rumah sebanyak 3.542.318 unit. Dengan catatan tersebut, bila ditambah dengan penyaluran per Oktober 2019, program Satu Juta Rumah telah menyalurkan total hunian sebanyak 4.544.635 unit rumah.
source: liputan6.com
